INDRAMAYU MUSIC CORNER - Film "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" telah memantik berbagai perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sutradara film dokumenter tersebut, Cypri Paju Dale, akhirnya angkat bicara untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai makna di balik judul yang dipilihnya.
Bersama Dandhy Laksono, Cypri menggarap film ini yang mengangkat isu sensitif terkait kondisi masyarakat adat di Papua. Upaya pembubaran dan pelarangan pemutaran film serta diskusi yang mengiringinya, menurut Cypri, kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan frasa 'kolonialisme' dalam judul dan kerangka analisis film.
Cypri menjelaskan bahwa film ini dibuat dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara faktual situasi masyarakat adat di Papua saat ini, agar dapat dipahami lebih luas oleh publik. "Film ini memang sedang dicegah oleh sejumlah pihak untuk sampai kepada penonton yang luas.
Banyak pihak yang berusaha agar apa yang terjadi di Papua tidak diketahui oleh masyarakat luas, oleh dunia yang luas," ujar Cypri dalam sebuah video yang diunggah di Instagram Ekspedisi Indonesia Baru. Ia menambahkan, "Barangkali sumber keberatan atas film ini adalah karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan kepada seluruh rangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita film."
Membedah Konsep Kolonialisme dalam Film
Lebih lanjut, Cypri memaparkan bahwa "Pesta Babi" adalah sebuah karya dokumenter yang dibangun di atas fondasi penelitian sejarah dan antropologi yang kuat, diperkaya dengan investigasi jurnalistik dan analisis kebijakan. Pemilihan frasa 'kolonialisme' bukanlah tanpa alasan.
Menurutnya, ada kebutuhan mendesak untuk memiliki sebuah kerangka analisis yang mampu menjangkau pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang kompleksitas situasi di Papua. Istilah-istilah yang umum digunakan selama ini, seperti 'konflik', 'pelanggaran HAM', 'kurangnya pembangunan', 'deforestasi', dan 'militerisme', dinilai Cypri tidaklah cukup memadai untuk merangkum secara utuh dan sistematis segala persoalan yang terjadi.
"Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu, dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari persoalan yang tadi," tegas Cypri. Ia juga menekankan bahwa konsep kolonialisme atau penjajahan telah lama digunakan oleh masyarakat Papua sendiri dalam merumuskan pengalaman interaksi mereka, baik dengan Indonesia maupun dengan bangsa-bangsa lain.
Ini menunjukkan bahwa narasi tersebut memiliki akar historis yang kuat di kalangan masyarakat adat.
Pertanyaan yang Menggugah dan Tanggapan Pemerintah
Fakta-fakta yang disajikan dalam film "Pesta Babi" berpotensi menggugah berbagai kalangan, mulai dari masyarakat yang kritis hingga pemerintah dan aparat militer. Cypri mengakui bahwa film ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang merasa sebagai warga negara yang baik dan bersolidaritas terhadap orang Papua.
Pasalnya, film ini memaksa penonton untuk menjawab pertanyaan fundamental: "apakah Indonesia memang melakukan penjajahan di Papua?" Pertanyaan sederhana namun memiliki bobot yang berat, yang menurut Cypri, sudah seharusnya didiskusikan secara jujur dan terbuka, dilandasi oleh amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa 'penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'.
Menanggapi kontroversi yang muncul, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) maupun diskusi terkait film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita". Ia menilai materi film tersebut masih dalam batas kewajaran dan mengimbau masyarakat agar tidak terpancing oleh judulnya semata.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," ujar Yusril.
Pemerintah justru melihat potensi kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang menjadi sorotan dalam film. Yusril menegaskan bahwa aksi pembubaran atau pelarangan yang terjadi bukanlah arahan dari pemerintah pusat, melainkan inisiatif dari pihak-pihak tertentu.
FAQ (Tanya Jawab):
Apa inti dari film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita"? Film ini mengangkat isu-isu yang dihadapi masyarakat adat di Papua, khususnya terkait hak atas lahan dan dampak proyek strategis nasional, dengan menggunakan kerangka analisis kolonialisme untuk memahami situasi yang kompleks tersebut.
Mengapa judul film menggunakan frasa 'kolonialisme'? Menurut sutradara Cypri Paju Dale, frasa 'kolonialisme' dipilih karena dianggap paling mampu merangkum dan menjelaskan secara sistemik berbagai persoalan yang terjadi di Papua, yang tidak memadai jika hanya dijelaskan dengan istilah lain seperti konflik atau pelanggaran HAM.
Apakah pemerintah melarang pemutaran film "Pesta Babi"? Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film maupun diskusi terkait film tersebut. Ia justru mendorong masyarakat untuk menonton dan mendiskusikannya secara terbuka.
Bagaimana pemerintah melihat kritik yang muncul dari film ini? Pemerintah memandang kritik yang disampaikan dalam film sebagai masukan berharga yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan, guna perbaikan di masa mendatang.
Apa yang menjadi fokus utama dalam film terkait Papua Selatan? Film ini menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat, serta menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai praktik kolonialisme di era modern.